Resume tentang "Surat Kuasa" & "Surat Gugatan" || Tugas Bu Hanna

 

Resume tentang "Surat Kuasa"
Oleh: Lamiran. NIM: 230505001

FSA HKI RPL/II

Definisi Surat Kuasa:

Surat kuasa adalah dokumen tertulis yang memberikan wewenang kepada seseorang atau sekelompok orang untuk bertindak atas nama pihak lain dalam melakukan suatu tindakan atau transaksi hukum. Surat kuasa mengatur hubungan antara pemberi kuasa (pihak yang memberikan wewenang) dan penerima kuasa (pihak yang menerima wewenang).

 

Pihak-pihak dalam Surat Kuasa:

a. Pemberi Kuasa: Pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan wewenang kepada orang lain atau kelompok orang untuk bertindak atas namanya. Pemberi kuasa bisa menjadi individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya.

b. Penerima Kuasa: Penerima kuasa adalah pihak yang menerima wewenang dari pemberi kuasa. Penerima kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa dan menjalankan tugas atau transaksi yang diwakilkan.

 

Sifat Surat Kuasa:

a. Revokabilitas: Surat kuasa dapat dicabut atau dicabut kembali oleh pemberi kuasa kapan saja, kecuali jika ada batasan tertentu yang ditetapkan dalam surat kuasa.

b. Substitusibilitas: Penerima kuasa dapat mengalihkan wewenang yang diberikan oleh surat kuasa kepada pihak lain, kecuali jika ada larangan tertentu yang dinyatakan dalam surat kuasa.

c. Personalitas: Surat kuasa bersifat pribadi dan hanya berlaku antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang disebutkan dalam surat kuasa. Penerima kuasa tidak dapat mentransfer wewenang yang diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi kuasa.

 

Berakhirnya Surat Kuasa:

a. Pencabutan: Pemberi kuasa dapat mencabut atau mencabut kembali surat kuasa kapan saja dengan memberi pemberitahuan kepada penerima kuasa.

b. Waktu yang Ditentukan: Surat kuasa dapat berakhir pada tanggal atau dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dalam surat kuasa.

c. Terpenuhinya Tujuan: Surat kuasa berakhir ketika tujuan atau tugas yang diwakilkan telah terpenuhi.

 

Jenis Surat Kuasa:

a. Surat Kuasa Umum: Surat kuasa umum memberikan wewenang secara luas kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa.

b. Surat Kuasa Khusus: Surat kuasa khusus memberikan wewenang yang terbatas untuk melakukan tindakan atau transaksi yang spesifik sesuai dengan yang dijelaskan dalam surat kuasa.

c. Surat Kuasa Kekuasaan Pengadilan: Surat kuasa ini diberikan kepada pengacara atau kuasa hukum untuk mewakili pemberi kuasa dalam proses pengadilan.

 

 

Hukum Online: https://www.hukumonline.com/

Perpustakaan Hukum Online: https://www.perpustakaan-hukum.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: https://www.kemenkumham.go.id/

 

Resume tentang "Surat Gugatan"

 

1. Definisi Surat Gugatan:

Surat gugatan adalah dokumen tertulis yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pengadilan untuk memulai proses peradilan. Surat gugatan menggambarkan klaim atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat. Surat ini memuat alasan hukum, fakta-fakta yang mendukung klaim, dan permintaan penggugat kepada pengadilan.

 

2. Isi Gugatan:

Surat gugatan biasanya terdiri dari beberapa bagian utama yang mencakup:

a. Identitas pihak: Surat gugatan harus mencantumkan identitas lengkap penggugat dan tergugat, termasuk nama, alamat, dan informasi kontak.

b. Pengantar: Surat gugatan dimulai dengan pernyataan pengantar yang menjelaskan bahwa penggugat memulai tindakan hukum dan mengajukan gugatan kepada pengadilan.

c. Fakta-fakta: Gugatan harus memuat fakta-fakta yang relevan dan mendukung klaim yang diajukan oleh penggugat. Fakta-fakta ini harus dijelaskan secara terperinci dan objektif.

d. Klaim hukum: Surat gugatan harus mencantumkan klaim hukum yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat. Klaim ini harus didasarkan pada dasar hukum yang relevan dan diberikan argumen hukum yang kuat.

e. Permintaan: Gugatan harus mencakup permintaan penggugat kepada pengadilan, seperti permintaan untuk menghukum tergugat, memberikan kompensasi atau restitusi, atau meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah tertentu.

 

3. Penggabungan Gugatan:

Penggabungan gugatan terjadi ketika dua atau lebih penggugat menggabungkan klaim mereka dalam satu surat gugatan yang sama. Hal ini dilakukan jika klaim-klaim tersebut memiliki fakta atau hukum yang serupa dan melibatkan pihak tergugat yang sama. Penggabungan gugatan dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses peradilan.

 

4. Perubahan Gugatan:

Dalam beberapa situasi, penggugat dapat mengajukan perubahan pada gugatan yang telah diajukan sebelumnya. Perubahan ini dapat mencakup perubahan dalam klaim hukum, fakta-fakta yang diajukan, atau permintaan yang diajukan kepada pengadilan. Penggugat harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan memberi tahu pihak tergugat tentang perubahan tersebut.

 

5. Pencabutan Gugatan:

Penggugat memiliki hak untuk mencabut gugatan yang telah diajukan sebelumnya. Pencabutan gugatan dapat dilakukan jika penggugat memutuskan untuk mengakhiri tindakan hukum atau jika pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan damai di luar pengadilan. Pencabutan gugatan harus diajukan kepada pengadilan dan pihak tergugat harus diberitahu tentang pencabutan tersebut.

 

6. Pengguguran Gugatan:

Pengguguran gugatan terjadi ketika penggugat menghentikan gugatan yang sedang berlangsung. Pengguguran gugatan dapat dilakukan jika penggugat memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak memiliki peluang berhasil atau jika pihak tergugat sudah menawarkan kompensasi atau penyelesaian yang memuaskan. Pengguguran gugatan harus dilakukan melalui pengadilan dan pihak tergugat harus diberitahu tentang pengguguran tersebut.

 

 

1. Hukum Online:(www.hukumonline.com).

2. Perpustakaan Hukum Online (www.perpustakaan-hukum.com)

Read More

Disccusion Task-StudyT task || Hukum Acara Peradilan Agama

		UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB TAHUN AKADEMIK 2023/2024
Nama	: Lamiran/230505001		Dosen Pengampu	: Indah Listyroini, M.HI
Mata Kuliah	: Hukum Acara Peradilan Agama		Kelas/Semester	: HKI RPL
Disccusion Task-StudyTtask Seorang laki-laki bernama Lukman Hakim, umur 18 tahun dan beragama Islam, kawin dengan seorang wanita bernama Siti Aminah, umur 17 tahun juga beragama Islam. Pada saat melakukan perkawinan dihadapan penghulu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan selanjutnya dicatatkan di Kantor Pencatatan Nikah. Dalam menjalani bahtera rumah tangga sering terjadi perselisihan pendapat sehingga sering terjadi percekcokan. Akibatnya perkawinan tersebut tidak langgeng sehingga si suami (Lukman Hakim) menjatuhkan talak 1 (satu) kepada si istri (Siti Aminah) hingga akhirnya jatuh sampai pada talak 3 (tiga). Si suami menggugat cerai istrinya di depan Pengadilan Agama setempat. Selama perkawinan, mereka mempunyai harta kekayaan berupa harta bersama yaitu sebuah rumah mewah yang dibangun diatas sebidang tanah dengan luas 4 (empat) are, sebuah mobil dan sebuah sepeda motor. Gugatan suami dikuatkan dengan alat-alat bukti untuk menguatkan dalilnya. Berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti tersebut Pengadilan Agama berpendapat dan berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, juga termasuk pembagian harta bersama. Tanggapan dan Argumentasi Hukum Terhadap Kasus Lukman Hakim dan Siti Aminah:   1. Keabsahan Perkawinan:    - Berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), perkawinan Lukman Hakim (18 tahun) dan Siti Aminah (17 tahun) adalah sah. Mereka menikah di hadapan penghulu dengan dua saksi dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Nikah, yang memenuhi syarat sahnya perkawinan baik secara agama maupun negara.   2. Perceraian:    - Perceraian dalam hukum Islam dapat terjadi melalui talak. Dalam kasus ini, Lukman Hakim telah menjatuhkan talak sebanyak tiga kali kepada Siti Aminah, yang berarti perceraian tersebut adalah talak bain kubra, di mana mereka tidak dapat rujuk kecuali setelah Siti Aminah menikah dengan orang lain dan bercerai dengan orang tersebut.    - Proses perceraian ini telah dibawa ke Pengadilan Agama, yang sesuai dengan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum.   3. Harta Bersama:    - Menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 85-97), harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Dalam kasus ini, rumah, mobil, dan sepeda motor yang mereka miliki termasuk dalam kategori harta bersama.    - Pembagian harta bersama dilakukan secara adil, yang biasanya berarti dibagi rata antara suami dan istri, kecuali ada perjanjian pranikah yang menyatakan sebaliknya atau ada bukti bahwa harta tersebut merupakan milik pribadi salah satu pihak sebelum menikah.   4. Pembuktian di Pengadilan:    - Penggugat (Lukman Hakim) telah mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk mendukung gugatannya. Pengadilan Agama, berdasarkan bukti-bukti tersebut, memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai serta membagi harta bersama.    - Keputusan ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata dan Islam yang berlaku, di mana pengadilan memberikan putusan berdasarkan bukti yang ada dan prinsip keadilan.   Argumentasi Hukum: - Keabsahan Perkawinan dan Talak:   - Hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia mengakui keabsahan perkawinan ini serta memberikan hak kepada suami untuk menjatuhkan talak. Talak yang dijatuhkan tiga kali secara hukum mengakhiri ikatan perkawinan secara permanen kecuali ada rujuk yang sah setelah talak satu atau dua.   - Perceraian Melalui Pengadilan:   - Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan, dan pengadilan telah memutuskan berdasarkan bukti yang ada. - Pembagian Harta Bersama:   - Harta bersama dibagi sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku, di mana masing-masing pihak berhak atas separuh dari harta yang diperoleh selama perkawinan. Keputusan pengadilan untuk membagi harta bersama adalah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 5. Hak dan Kewajiban Pasca Perceraian:    - Nafkah Iddah dan Mut’ah:      - Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, setelah perceraian, suami wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri selama masa iddah (tiga kali suci bagi yang tidak hamil, atau sampai melahirkan bagi yang hamil).      - Selain itu, suami juga harus memberikan mut’ah, yaitu pemberian dari suami kepada istri setelah terjadinya perceraian, yang diberikan berdasarkan kemampuan suami.      - Hak Asuh Anak (Hadhanah):      - Jika dalam perkawinan tersebut terdapat anak-anak, hak asuh anak menjadi salah satu hal yang diputuskan oleh pengadilan. Sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, ibu lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), kecuali jika ibu dianggap tidak layak.      - Ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun hak asuh berada di tangan ibu. 6. Saran dan Penyelesaian Alternatif:    - Mediasi:      - Sebelum melanjutkan ke pengadilan, disarankan kedua belah pihak untuk mencoba mediasi guna mencapai kesepakatan bersama tentang pembagian harta, hak asuh anak, dan nafkah. Mediasi dapat mengurangi konflik dan memberikan solusi yang lebih damai dan efisien.    - Perjanjian Pascaperceraian:      - Membuat perjanjian pascaperceraian yang disahkan oleh pengadilan untuk mengatur pembagian harta, nafkah, dan hak asuh anak dapat membantu kedua pihak menjalani kehidupan setelah perceraian dengan lebih jelas dan terstruktur. 7. Analisis Peraturan dan Preseden:    - Preseden Kasus:      - Melihat preseden kasus serupa yang pernah diputuskan oleh pengadilan dapat memberikan gambaran bagaimana pengadilan biasanya memutuskan kasus-kasus perceraian dan pembagian harta bersama. Ini dapat membantu dalam menyusun strategi hukum dan argumen yang lebih kuat di pengadilan.    - Peraturan Terkait:      - Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam, untuk memastikan setiap langkah hukum yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.   Penutup/Kesimpulan: Pengadilan Agama telah bertindak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keputusan untuk mengabulkan gugatan cerai dan membagi harta bersama adalah sah dan sesuai dengan prinsip keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku. Kasus perceraian antara Lukman Hakim dan Siti Aminah mencerminkan dinamika perceraian yang sering terjadi dalam masyarakat. Keputusan Pengadilan Agama dalam mengabulkan gugatan cerai dan membagi harta bersama sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara agama maupun negara. Penting bagi kedua belah pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka pasca perceraian agar proses ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan konflik lebih lanjut. Selain itu, pendekatan mediasi dan penyusunan perjanjian pascaperceraian dapat menjadi solusi alternatif yang lebih efektif dan damai.

 

Read More

As-Sunnah: Sumber Hukum Islam dan Penjelas Al-Qur'an

Oleh: Badrun

As-Sunnah: Sumber Hukum Islam dan Penjelas Al-Qur'an

Pendahuluan

As-Sunnah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki peran vital dalam memahami ajaran agama. Sebagai penjelas dan pelengkap al-Qur'an, As-Sunnah memberikan rincian dan konteks yang tidak selalu terdapat dalam nash al-Qur'an. Tanpa As-Sunnah, umat Islam akan mengalami kesulitan dalam memahami dan melaksanakan ibadah serta ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an.

Peran As-Sunnah dalam Memahami Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi prinsip-prinsip dan pedoman umum, tetapi tidak selalu menjelaskan secara detail cara pelaksanaannya. Di sinilah As-Sunnah berperan. As-Sunnah meliputi ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, yang semuanya membantu umat Islam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

 

Contoh Perintah Al-Qur'an yang Dijelaskan dalam As-Sunnah

Tata Cara Shalat Salah satu ibadah yang dijelaskan secara rinci dalam As-Sunnah adalah shalat. Dalam al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan shalat sebagai kewajiban bagi umat Muslim:

 

Dalil Al-Qur'an:

"وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ"

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat..."

(QS. Al-Baqarah: 43)

 

Namun, al-Qur'an tidak menjelaskan tata cara shalat secara mendetail. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya:

 

Hadits:

"صلوا كما رأيتموني أصلي."

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."

(HR. Bukhari dan Muslim)

 

Hadits ini menegaskan bahwa tata cara shalat harus diikuti sebagaimana diajarkan oleh Nabi, menunjukkan pentingnya As-Sunnah dalam menjelaskan dan menerapkan perintah shalat dari al-Qur'an.

 

Begitu juga dengan zakat, perintah untuk menunaikan zakat terdapat dalam al-Qur'an:

 

Dalil Al-Qur'an:

"وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ"

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat..."

(QS. Al-Baqarah: 43)

 

Dalam hal ini, As-Sunnah menjelaskan jenis-jenis zakat dan besaran yang harus dikeluarkan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

 

Hadits:

"في كل أربعين درهماً درهم."

"Pada setiap empat puluh dirham, ada satu dirham zakat."

(HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

 

Hadits ini memberikan rincian tentang berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan, menunjukkan bahwa tanpa As-Sunnah, umat Islam tidak akan tahu cara melaksanakan zakat dengan benar.

 

Ibadah Lainnya Selain shalat dan zakat, banyak ibadah lain yang juga memerlukan penjelasan dari As-Sunnah, seperti puasa, haji, dan adab berdoa. Misalnya, dalam perintah puasa:

 

Dalil Al-Qur'an:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ"

"Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa..."

(QS. Al-Baqarah: 183)

 

Nabi Muhammad SAW menjelaskan tata cara dan waktu puasa melalui berbagai hadits, sehingga umat Islam bisa memahami dan melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan petunjuk syari'ah.

Berikut adalah beberapa hadis yang menjelaskan tentang cara berpuasa:

 

Niat Puasa

Hadis:

"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى."

"Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan."

(HR. Bukhari dan Muslim)

 

Penjelasan: Hadis ini menegaskan pentingnya niat sebelum berpuasa. Niat harus dilakukan dalam hati untuk puasa pada malam hari sebelum datangnya fajar.

 

Menentukan Awal Puasa

 

Hadis:

"إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له."

"Jika kalian melihat bulan (Ramadhan), maka berpuasalah; dan jika kalian melihatnya (bulan Syawal), maka berbukalah. Jika bulan itu tertutup dari kalian, maka hitunglah."

(HR. Bukhari dan Muslim)

 

Penjelasan: Hadis ini menjelaskan cara menentukan awal bulan Ramadhan dan juga menunjukkan bahwa puasa dimulai dengan melihat bulan.

Batasan Waktu Puasa

Hadis:

"تسحروا فإن في السحور بركة."

"Lakukanlah sahur, karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat berkah."

(HR. Bukhari dan Muslim)

 

Penjelasan: Hadis ini menekankan pentingnya sahur sebagai bagian dari puasa dan menunjukkan bahwa sahur memberikan keberkahan.

Menghentikan Puasa

 

Hadis:

"إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم."

"Jika malam telah datang dari sini dan siang telah pergi dari sini, maka berbukalah orang yang berpuasa."

(HR. Bukhari dan Muslim)

 

Penjelasan: Hadis ini menjelaskan tanda-tanda kapan waktu berbuka puasa, yaitu ketika matahari terbenam.

 

Kesimpulan

Hadis-hadis di atas memberikan panduan yang jelas tentang cara berpuasa, mulai dari niat, waktu, hingga tata cara pelaksanaannya. Sebagai umat Islam, penting untuk mengikuti petunjuk ini untuk memastikan ibadah puasa dilakukan dengan benar dan sesuai syariat.

 

As-Sunnah memainkan peran penting sebagai sumber hukum Islam yang menjelaskan dan melengkapi ajaran al-Qur'an. Tanpa As-Sunnah, pemahaman umat Islam terhadap ajaran dan ibadah dalam al-Qur'an akan menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk mempelajari dan mengamalkan As-Sunnah agar dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar. Melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, umat Islam diberi petunjuk untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT.

 

Daftar Pustaka

1. Al-Qur'an Al-Karim. (n.d.). Terjemahan Al-Qur'an.
2. Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1997). Shahih Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr.
3. Muslim, Abu al-Husain. (1995). Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Fikr.
4. Abu Dawud, Sulayman bin al-Asy'ath. (2002). Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
5. Al-Nasa'i, Ahmad bin Shu'aib. (1999). Sunan al-Nasa'i. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
6. Muhammad al-Khudari, Syaikh. (2002). Usul Fiqh: Dasar-Dasar Hukum Islam. Jakarta: PT. Rima Rosdakarya.
7. Adib Sholeh, Dr. Muh. (2015). Ilmu Ushul Fiqh dan Perannya dalam Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
8. Rahardjo, Budi. (2018). Metode Pembelajaran Ushul Fiqh. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
9. Ali, Muhammad. (2017). Fiqh Ibadah: Panduan Lengkap Praktis bagi Umat Islam. Bandung: Pustaka Setia.
10. Al-Ghazali, Abu Hamid. (2005). Ihya' Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

 

Read More