UJIAN AHIR SEMESTER (UAS) GENAP

	TUGAS SEMESTER (UAS) GENAP UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB TAHUN AKADEMIK 2023/2024
Nama		: Lamiran/230505001	Dosen	: Burhanatut Dyana, M.H
Mata Kuliah		: Hukum Acara Pidana	Semester	: II HKI/RPL
Resume tentang "Surat Kuasa" Definisi Surat Kuasa: Surat kuasa adalah dokumen tertulis yang memberikan wewenang kepada seseorang atau sekelompok orang untuk bertindak atas nama pihak lain dalam melakukan suatu tindakan atau transaksi hukum. Surat kuasa mengatur hubungan antara pemberi kuasa (pihak yang memberikan wewenang) dan penerima kuasa (pihak yang menerima wewenang).   Pihak-pihak dalam Surat Kuasa: a. Pemberi Kuasa: Pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan wewenang kepada orang lain atau kelompok orang untuk bertindak atas namanya. Pemberi kuasa bisa menjadi individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya. b. Penerima Kuasa: Penerima kuasa adalah pihak yang menerima wewenang dari pemberi kuasa. Penerima kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa dan menjalankan tugas atau transaksi yang diwakilkan.   Sifat Surat Kuasa: a. Revokabilitas: Surat kuasa dapat dicabut atau dicabut kembali oleh pemberi kuasa kapan saja, kecuali jika ada batasan tertentu yang ditetapkan dalam surat kuasa. b. Substitusibilitas: Penerima kuasa dapat mengalihkan wewenang yang diberikan oleh surat kuasa kepada pihak lain, kecuali jika ada larangan tertentu yang dinyatakan dalam surat kuasa. c. Personalitas: Surat kuasa bersifat pribadi dan hanya berlaku antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang disebutkan dalam surat kuasa. Penerima kuasa tidak dapat mentransfer wewenang yang diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi kuasa.   Berakhirnya Surat Kuasa: a. Pencabutan: Pemberi kuasa dapat mencabut atau mencabut kembali surat kuasa kapan saja dengan memberi pemberitahuan kepada penerima kuasa. b. Waktu yang Ditentukan: Surat kuasa dapat berakhir pada tanggal atau dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dalam surat kuasa. c. Terpenuhinya Tujuan: Surat kuasa berakhir ketika tujuan atau tugas yang diwakilkan telah terpenuhi.   Jenis Surat Kuasa: a. Surat Kuasa Umum: Surat kuasa umum memberikan wewenang secara luas kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa. b. Surat Kuasa Khusus: Surat kuasa khusus memberikan wewenang yang terbatas untuk melakukan tindakan atau transaksi yang spesifik sesuai dengan yang dijelaskan dalam surat kuasa. c. Surat Kuasa Kekuasaan Pengadilan: Surat kuasa ini diberikan kepada pengacara atau kuasa hukum untuk mewakili pemberi kuasa dalam proses pengadilan.     Hukum Online: https://www.hukumonline.com/ Perpustakaan Hukum Online: https://www.perpustakaan-hukum.com/ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: https://www.kemenkumham.go.id/   Resume tentang "Surat Gugatan"   1. Definisi Surat Gugatan: Surat gugatan adalah dokumen tertulis yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pengadilan untuk memulai proses peradilan. Surat gugatan menggambarkan klaim atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat. Surat ini memuat alasan hukum, fakta-fakta yang mendukung klaim, dan permintaan penggugat kepada pengadilan.   2. Isi Gugatan: Surat gugatan biasanya terdiri dari beberapa bagian utama yang mencakup: a. Identitas pihak: Surat gugatan harus mencantumkan identitas lengkap penggugat dan tergugat, termasuk nama, alamat, dan informasi kontak. b. Pengantar: Surat gugatan dimulai dengan pernyataan pengantar yang menjelaskan bahwa penggugat memulai tindakan hukum dan mengajukan gugatan kepada pengadilan. c. Fakta-fakta: Gugatan harus memuat fakta-fakta yang relevan dan mendukung klaim yang diajukan oleh penggugat. Fakta-fakta ini harus dijelaskan secara terperinci dan objektif. d. Klaim hukum: Surat gugatan harus mencantumkan klaim hukum yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat. Klaim ini harus didasarkan pada dasar hukum yang relevan dan diberikan argumen hukum yang kuat. e. Permintaan: Gugatan harus mencakup permintaan penggugat kepada pengadilan, seperti permintaan untuk menghukum tergugat, memberikan kompensasi atau restitusi, atau meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah tertentu.   3. Penggabungan Gugatan: Penggabungan gugatan terjadi ketika dua atau lebih penggugat menggabungkan klaim mereka dalam satu surat gugatan yang sama. Hal ini dilakukan jika klaim-klaim tersebut memiliki fakta atau hukum yang serupa dan melibatkan pihak tergugat yang sama. Penggabungan gugatan dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses peradilan.   4. Perubahan Gugatan: Dalam beberapa situasi, penggugat dapat mengajukan perubahan pada gugatan yang telah diajukan sebelumnya. Perubahan ini dapat mencakup perubahan dalam klaim hukum, fakta-fakta yang diajukan, atau permintaan yang diajukan kepada pengadilan. Penggugat harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan memberi tahu pihak tergugat tentang perubahan tersebut.   5. Pencabutan Gugatan: Penggugat memiliki hak untuk mencabut gugatan yang telah diajukan sebelumnya. Pencabutan gugatan dapat dilakukan jika penggugat memutuskan untuk mengakhiri tindakan hukum atau jika pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan damai di luar pengadilan. Pencabutan gugatan harus diajukan kepada pengadilan dan pihak tergugat harus diberitahu tentang pencabutan tersebut.   6. Pengguguran Gugatan: Pengguguran gugatan terjadi ketika penggugat menghentikan gugatan yang sedang berlangsung. Pengguguran gugatan dapat dilakukan jika penggugat memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak memiliki peluang berhasil atau jika pihak tergugat sudah menawarkan kompensasi atau penyelesaian yang memuaskan. Pengguguran gugatan harus dilakukan melalui pengadilan dan pihak tergugat harus diberitahu tentang pengguguran tersebut.     1. Hukum Online:(www.hukumonline.com). 2. Perpustakaan Hukum Online (www.perpustakaan-hukum.com)